aplikasi e government dalam pelayanan publik. 3 tahun 2003 tentang pengembangan pelaksanaan e-government, dengan konten pelayanan publik pada situs web bantenprov. aplikasi e government dalam pelayanan publik

(Electronic Government) E-Government Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dalam Pemberian Pelayanan Di Kota Bontang. Heeks dan. (2022). Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S1) pada Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas. 1 | Baha n A j a r P e l a y a n a n P u b l i k D i g i t a l 1. Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi, 11(2), 45-57. The research findings indicate that there are supporting. Sejak terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia No. PELAYANAN PUBLIK ERA 4. Rianto, budi dkk. 4 Adelia, dkk. (2019). Identifikasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government Pemerintah Kota Kendari Pada Masa New Normal Dwi Maya Loka 1,*; Akhyar Abdullah 2,; Faturachman Alputra Sudirman 3. Seperti yang dikemukakan oleh Dwiyanto (2011:181) bahwa birokrasi pemerintah dapat. Aplikasi e-Government telah dilakukan baik oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah. Produksi pelayanan e -Kelurahan. Pemanfaatan media teknologi dan informasi oleh pemerintah daerah akan dapat memaksimalkan pelayanan publiknya kepada masyarakat. Birokrasi baru untuk new normal: tinjauan model perubahan birokrasi dalam pelayanan publik di era Covid-19. Peranan e-government dalam pelayanan publik (studi kasus: Mal pelayanan publik Kabupaten Sumedang). 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government serta. Aplikasi SAKDINO adalah sebuah inovasi Kelurahan Dinoyo dalam meningkatkan pelayanan. Dalam melakukan penerapannya, E-Gov memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Adanya Pandemi Covid-19 telah membawa perubahan tananan kehidupan yang baru atau the new normal. Lebih lanjut dijelaskan bahwa e-Government mencakup: 1) e. Meskipun sudah diterapkannya E-kios secara meluas di berbagai wilayah di kota Surabaya, dalam pengimplementasiannya. Dengan adanya e-Government diharapkan akan menjadi salah satu alternative baru dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik serta menjadi sumber daya informasi utama bagi pemerintah dalam rangka penyediaan informasi yang bersifat strategis. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian Nugraha membahas tentang elemen. Pelayanan Publik yang Efektif dan Komunikatif; dan 4. Prinsip-prinsip . 1. PENDAHULUAN Kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu terus berubah seiring dengan Polri & Aplikasi E-Government dalam Pelayanan Publik. EVALUASI INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS E-GOVERNMENT (Studi Pada Aplikasi Surat Warga di Pemerintahan Kabupaten Malang) SKRIPSI Diajukan Untuk Menempuh Gelar Sarjana Administrasi Publik (S-1) Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang Oleh MUKHAMAD IFAN FAUZI 217. Pemerintah sendiri sudah memiliki strategi dalam menerapkan sistem e-government, yaitu; 1/ Mengembangkan sistem pelayanan yang handal dan dapat terjangkau masyarakat luas dengan cara pemerataan jaringan komunikasi yang merata di seluruh wilayah. E-Gov ini lahir karna tuntutan zaman,Dalam upaya pengimplementasian roadmap pengembangan e-Government dalam ruang lingkup Kota Yogyakarta tersebut, pemerintah kota Yogyakarta memanfaatkan kehadiran ICT untuk mengintegrasikan seluruh infrastruktur dalam pemberian pelayanan publik yang efektif dan efisien kepada masyarakat meluncurkan sebuah aplikasi mandiri pada. Penerapan E-Government dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. “E-Government Dan Pelayanan Publik E-Government Di Pemerintah Kabupaten Sleman. Informasi yang termuat dalam aplikasi e-government memiliki kesamaan antara masing-masing aplikasi. Teknik pengabsahan data dilakukan melalaui. Standar kompetensi pengelola e-government. ketersediaan aplikasi E-Government pendukung pekerjaan kantor dan pelayanan publik dan ketersediaan aplikasi dialog publik dalam rangka meningkatkan komunikasi antar pemerintah, antara pemerintah dengan sektor swasta dan masyarakat melalui aplikasi e-mail, SMS ataupun teleconference. Melalui e-government pula, peningkatan pelayanan publik dapat terwujud. Sugiyono. Kota Yogyakarta memiliki beberapa keunggulan, yaitu : 1. 2017. Artikel ini bertujuan untuk memaparkan mengenai upaya Pemerintah Yogyakarta dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui aplikasi Jogja Smart Service (JSS). No. Penelitian Herlina Wulandari, Afifudin, dan Suyeno (2020) menunjukkan bahwa efektivitas inovasi aplikasi Dr. Pengumuman. Tri Lestari, M. article. Alasan kegagalan penerapan aplikasi e-Government di negara berkembang adalah karena ketidakpahaman mengenai “keadaan sekarang”. Jurnal. Kata Kunci: Pemerintah, E-Government, Indonesia, Pelayanan Publik. pelayanan publik berbasis e-government melalui Ogan Lopian yang bermula dengan launching Aplikasi Ogan Lopian pada tahun 2017, kemudian berkembang dengan layanan pengaduan dan kegawatdaruratan melalui Call Center 112 Ogan Lopian pada tahun 2018. IP, M. Kata Kunci: Implementasi , e Government , Aplikasi Layanan Tunggu I. Katalogis, 2(7), 192–199. Kata Kunci: e-government, e-procurement, implementasi, kebijakan 119 PENDAHULUAN Salah satu upaya pemerintah untuk menciptakan transparansi publik adalah kebijakan dan strategi nasional dalam pengembangan e-government. Relasi Dalam E-Government E-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik atau proses kepemerintahan yang demokratis. Menurut Wibowo (2020) ditengah pandemi covid-19, proses pelayanan publik3. 1. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, berbagai Instansi Pemerintah termasuk pemerintah daerah mulai mengadopsi e. bahan perbaikan dalam hal layanan publik di daerah melalui aplikasi E-kios. Nugraha dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang e-government dan pelayanan publik. (2016) menyebut bahwa E-government merupakan suatu konsep dalam pengembangan layanan pemerintah secara online yang ditunjukkan. T. ) Adopsi layanan E-Government oleh masyarakat merupakan masalah penting untuk keberhasilan inisiatif E-Government (Carter &. E-Government: Konsep Pelayanan Publik Berbasis Internet dan Teknologi Informasi. dalam pelaksanaan Bursa Kerja Online tersebut dalam mewujudkan pelayanan publik. e-government is desirable and appropriate to the needs of the community and target stakeholders quickly and precisely. 1. fungsi pegawai, yang sering disebut dengan e-government. e-Government adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik. Dalam melakukan penelitian terkait “Best practice kebijakan e-government dalam mengimplementasikan pelayanan publik di era new normal”, Diperlukan untuk meninjau penelitian sebelumnya. Sedangkan dalam Siagian (2002) efektivitas kerja aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan dapat ditinjau dari ketepatan waktu, kecermatan dan ketelitian, serta gaya pemberian pelayanan. Info BMKG. 1 Februari 2023 pp. Di mana masyarakat harus menyesuaikan diri dengan Virus Covid-19 seperti menjalankan protokol kesehatan, pembatasan interaksi sosial atau social. Produksi pelayanan e -Kelurahan. Sufianti, E. Tidak dapat kita pungkiri, bahwa pertumbuhan infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) di suatu negara berpengaruh secara signifikan terhadap berbagai proses bisnis di segala bidang, termasuk di antaranya bidang pelayanan publik. dengan pelayanan publik (Niskanen, 2017). Menerapkan E-Government pada era modern saat ini harus mementingkan1) Manfaat E-Government Implementasi e-government memiliki banyak manfaat khususnya dalam menunjang efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik. Surabaya : CV. Dalam mengembangkan e-government supaya tercipta tata kelola pemerintahan yang transparan dan memberikan manfaat bagi masyarakat tentunya harus selaras dengan regulasinya yaitu Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Strategi Nasional dan Pengembangan E-government. Gupta et al. Regulasi ini mengintruksikan pada seluruh aparatur pemerintah pusat. 1. Kelengkapan dan keterbukaan informasi pada e-government yang. Bahan presentasi Seminar KKP Jurusan Ilmu Pemerintahan UNISMUH Makassar, Senin, 8 Juni 2015. ANALISIS E-GOVERNMENT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM (Analysis Of E-Government To Public Services In The Ministry Of Law And Human Rights) E-govt dapat didefinisikan sebagai pemanfaatan teknologi infomasi dan komunikasi dan internet yang mempunyai kemampuan untuk mentransformasi hubungan dengan warga negara, para. D. JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik), 8(1), 27-43. Ini dapat diinterpretasikan bahwa wujud e-government dalam pelayanan e-KTP dan menciptakan pemerintahan Indonesia berbasis informasi. dan meningkatkan kualitas layanan publik. Dan pemerintah pun dalam Inpres No. , Dra Ec. E-Government Untuk Supporting System Dalam Penyelenggaran Pelayanan Publik Teknologi informasi. Pelayanan Publik Menurut UU No. P a g e | 1 INOVASI PELAYANAN PUBLIK DALAM RANGKA MEWUJUDKAN E GOVERNMENT ( STUDI KASUS PELAKSANAAN APLIKASI LAPOR HENDI) OLEH : YULIANA KRISTANTO,S. Aplikasi e-government dalam tipe G-to-C ini merupakan aplikasi yang paling umum, dimana pemerintah membangun. 6. Pemerintah memiliki tugas utama dalam menyediakan pelayanan. Peran dan Fungsi Umum E-Government; 2. , Citra Annisa, FISIP UI, 2011. Presiden Tekankan Arti Penting Regulasi Transformasi Digital yang Lebih Holistis 3 days ago. Sejak terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia No. (2020). dengan menggunakan aplikasi berbasis web melalui perubahan pada proses internal . memaksimalkan pelayanan publik dengan memanfaatkan aplikasi e-kelurahan. Bentuk pelayanan yang diberikan berbagai macam yang disesuaikan dengan. Hampir semua lembaga pemerintah, khususnya di Indonesia, telah mulai menerapkan e-government. Baca Juga. Inovasi Pelayanan Publik Dalam Rangka Mewujudkan E Government ( Studi Kasus Pelaksanaan Aplikasi Lapor Hendi ). & Nurlukman, A. com – Pemerintah telah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) atau electronic government (e-government) sebagai salah satu upaya untuk memberikan pelayanan publik yang transparan, cepat, dan efektif. Peran dan Fungsi Umum E-Government; 2. E-government system dapat mendorong. Pelayanan yang ada di dalam aplikasi tersebut antara lain; Kedaruratan, Informasi dan Pengaduan, Layanan Umum, Data dan Informasi, dan Mitra Pemkot. Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk mengetahui inovasi dari pelayanan publik yang berbasis digital (e-government) di era pandemi covid-19 dalam mengatasi keterbatasan layanan. Hanya sedikit Kementerian atau Lembaga dan Pemerintah Daerah yang menggunakan teknologi dalam proses pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi. Untuk menjawab berbagai topik tersebut penulis menggunakan pendekatan literatur review serta. Presiden Joko Widodo Luncurkan Bursa Karbon Indonesia 2 days ago. serta aplikasi. Namun, pernyataan tersebut masih belum berjalan dengan efektif, sesuai hasil kutipan dari ombudsman. E-government diproyeksikan untuk meningkatkan pelayanan publik baik dari segi kualitas maupun efisiensi. kepada isu-isu strategis dalam aplikasi e-gov. com – Pemerintah telah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) atau electronic government ( e-government) sebagai salah satu upaya untuk memberikan pelayanan. Tugas Makalah Pelayanan Publik Pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis E-government di Indonesia NAMA :SINARTO SAPUTRA PAWANG NPP : 23. Berdasarkan kebijakan tersebut, seluruh instansi pemerintah wajib menerapkan SPBE atau yang lebih dikenal dengan e-government . (PUPR) meluncurkan sembilan aplikasi yang diperuntukan untuk pelayanan publik maupun mendukung fungsi . Kata kunci: E-Government, clean and good governance, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. CV. Dari konsolidasi dan pembahasan. Mengurangi BiayaDalam pengembangan e-government ini dilakukan melalui penataan sistem informasi dan proses pelayanan publik dan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (Cuadrado-Ballesteros. Papadomichelaki & Mentzas (2012) mengusulkan metode pengukuran kualitas pelayanan e-Government dengan nama E-GovQual Konsep model kualitas layanan e-government dalam E-GovQual ini terdiri dari 6 dimensi, yaitu: Reliability mengacu pada. 3. Tentunya dengan menyiapkan inovasi layanan publik yang terintegrasi melalui super aplikasi e-Office. EFEKTIVITAS PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM LAYANAN PENGADUAN APLIKASI BARUGA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKASTATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI SULAWESI SELATAN A. Sejarah E-Government di Indonesia Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pemerintahan dimulai pada tahun. Melalui e-government pula, peningkatan pelayanan publik dapat terwujud. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat mengetahui prakiraan cuaca, analisis iklim, dan potensi terjadinya gempa. themes. Manfaat penerapan e-government menurut Indrajit (2002) digambar sebagai berikut:Sistem Kemitraan e-Government Tahapan dasar dalam pengembangan e-Government Riset dan dokumnetasi praktik-praktik terbaik di berbagai negara menyarankan tiga tahapan dasar dalam mengembangkan e-government yaitu: 1. p-ISSN 2302-2231, e-ISSN 2598-4039. Putra Follow. Regulasi. 3. Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Pelayanan Publik; 3. Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government/ : Studi Kasus Aplikasi Ogan Lopian Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Purwakarta. Publikasi. Dalam Pelayanan Publik berbasis e-government ini dalam aplikasi Sampurasun Purwakarta melakukan penilaian dalam kualitas pelayanan publik menggunakan teori dari Lenvinne dalam Hardiansyah (2011:35) yaitu Responsiveness , Responsibility, dan Accountability dan teori Dikatakan, digitalisasi dalam pelayanan publik bukan hanya bermanfaat bagi masyarakat, melainkan juga bagi internal penyelenggara pelayanan publik. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, berbagai Instansi Pemerintah termasuk pemerintah. Keberhasilan dari program ini juga bergantung pada sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara. Implementasi e-government dalam pelayanan publik pada Pemerintah Daerah diharapkan dapat menghasilkan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih efisien, serta dapat meningkatkan penerapan prinsip -. Peningkatan pelayanan publik dalam bentuk otomatisasi pelayanan yang secara integral dihubungkan melalui media internet ataupun teknologi digital lainnya. D. Risnandar, (2014), Analisis E-Government dalam Peningkatan Pelayanan Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tengah", e-Jurnal Katalogis, 2(7), 40-47. p-ISSN 2302-2231, e-ISSN 2598-4039. 38 Analisis Efektivitas Pelaksanaan E-Government di Tingkat Kelurahan. Keywords: development, e-government, public service Abstrak: Upaya Pengembangan E-government dalam Pelayanan Publik Pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang. (2014). Kemudian penelitian Nataya Anindita pada tahun 2016 yaitu “Elemen Sukses E-Government Studi Kasus LAPOR di Kota Bandung” menemukan bahwa LAPOR yang merupakan aplikasi pengduanNamun, dalam implementasinya masih bersifat silo-silo, sehingga terjadi inefisiensi. Indonesia naik 11 peringkat dibandingkan survei edisi sebelumnya pada 2020. 2. 192-199. Sama seperti KAI Access, ‘Alpukat Betawi’ digencarkan sebagai pengganti metode pelayanan publik konvensional selama masa pandemi COVID-19. Kata kunci: Pemerintahan Terbuka , E government, Pelayanan Publik, TIK. Selintas ketika kita mendengar e-government, maka yang muncul dalam pikiran kita pada umumnya adalah aplikasi-aplikasi, jaringan internet pemerintah atau mungkin website pemerintah. Tiga platform aplikasi umum digital berbasis layanan publik dan pegawai pemerintah siap diluncurkan sebagai hasil kolaborasi sejumlah kementerian dan lembaga. Faktor pendukung aplikasi Dr. 6. 2 Rumusan Masalah Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka secara terperinci masalah yang akan diteliti yaitu : 1. Analisis kebijakan publik: konsep, teori dan aplikasi. Soedharto, SH Street. Transformasi Pelayanan Publik Dalam Implementasi E-Governance di Masa New Normal. 2018. 1. AP,M. Salah satunya dengan mengaplikasikan berbagai teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik atau e-government. Implementasi E-Government untuk Pelayanan Publik Program seperti ini merupakan salah satu bagian dari implementasi e-government pada pemerintahan daerah. [diakses 11 September. 1. Salah satu alasannya ialah. A Tantangan dalam penerapan e-government ini yang pertama kali tentunya datang dari masyarakat dan mungkin saja para pemerintah yang juga gaptek terhadap teknologi informasi yang sekarang. Si (Public Administration Departemen, FISIP-UNDIP), Prof. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional yang mewajibkan Kementerian/Lemabaga Negara, Provinsi, Kabupaten, dan Kota di Indonesia untuk menerapkan E-Government menjadi dasar bagi Pemerintah tingkat Provinsi dalam melaksanakan E-Government, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas. e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan. Solusi Digital Governance Dalam Pelayanan Publik . Kata Kunci: Inovasi, Pelayanan Publik, e-governement ABSTRACT This study aims to describe the innovation of public services through e-government at the Department of Population and Civil Registry of Gorontalo. PENDAHULUAN Pemerintah saat ini tengah melakukan perbaikan dalam proses pelayanan baik untuk publik maupun internal intansi yang dikelola. 2. 2010:54), E-Government ialah sebagai upaya pemamfaatan informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas, transfaransi dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara lebih baik. Dalam upaya pengimplementasian roadmap pengembangan e-Government dalam ruang lingkup Kota Yogyakarta tersebut, pemerintah kota Yogyakarta memanfaatkan kehadiran ICT untuk mengintegrasikan seluruh infrastruktur dalam pemberian pelayanan publik yang efektif dan efisien kepada masyarakat meluncurkan sebuah aplikasi mandiri pada tanggal 7 Oktober. Dibimbing oleh Rudi Hardi selaku pembimbing 1 dan Nur Khaerah selaku pembimbing II. Layanan yang terkesan kaku kemudian melalui penggunaan E-Government menjadi. Padahal, dengan SIPPN, pelayanan publik di Indonesia akan saling terintegrasi. tidak hanya bertujuan untuk membangun hubungan yang baik antarpemerintah dengan masyarakatnya (G2C), pemerintah dengan pelaku bisnis (G2B), antarinstansi pemerintah (G2G), pemerintah dengan karyawan (G2E), tetapi dalam Dalam rangka penerapan e-Government, Pemerintah Kabupaten Magelang menyediakan sebuah layanan sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat Kabupaten Magelang seperti pertanyaan, pengaduan dan. 35-44 | 35 INOVASI PELAYANAN PAJAK BERBASIS E-GOVERNMENT MELALUI PENGGUNAAN E-FILING DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN Mutia Riksfardini1, Berliana Sagara2, Farah Shafira Firmanto3, Nida Handayani4 [11] secara online, misalnya dengan cara pembuatan E-goverment di Malaysia bisa diartikan sebagai situs transaksi pelayanan publik, serta berikut: interoperabilitas aplikasi maupun data dengan "E-Government offers a collaborative and lembaga lain. Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial, 11(2), 154–164. Konsep e-government ini dipahami sebagai upaya pemerintah untuk memiliki kinerja serta menjalin hubungann dengan public maupun swasta secara lebih baik. Gupta et al. Tidak dapat kita pungkiri, bahwa pertumbuhan infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) di suatu negara berpengaruh secara signifikan terhadap berbagai proses bisnis di segala bidang, termasuk di antaranya bidang pelayanan publik. Dalam sejarah pelayanan administrasi publik,pelayanan publik merupakan sebagai pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah (Dwiyanto,2017:14). Hanya memberikan layanan kamar inap VIP,Pelaksanaan kebijakan E-Government di Kota Yogyakarta salah satu indikator yang dilihat adalah pada penggunaan aplikasi Jogja Smart Service (JSS). id; 295 situs pemerintah pusat dan pemda; 226 situs telah mulai memberikan layanan publik melalui website; 198 situs pemda masih dikelola secara aktif. Aplikasi Jogja Smart Service merupakan salah satu infrastruktur yang dikembangkan oleh pemerintah Kota Yogyakarta sebagai upaya peningkatan layanan publik. Reformasi ini disebut dengan Electronic Government (E-Government), dimana pada prinsipnya E-Government bertujuan untuk menjalankan sistem pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Polri & Aplikasi E-Government dalam Pelayanan Publik.